Kemendagri Dorong Provinsi Papua Perkuat Ekonomi Inklusif

JAYAPURA, MDNNews - Pemerintah Provinsi Papua relatif berhasil dalam mengendalikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level 2,2% pada tahun 2023. Angka ini berada di bawah level rata-rata nasional sebesar 5,4%.

Namun, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua masih relatif tinggi. Begitu juga dengan  gini ratio, indeks yang mencerminkan ketimpangan pendapatan.

Oleh karena itu,  Provinsi Papua perlu memperkuat pembangunan ekonomi inklusif dengan melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya diperlukan pula peningkatan kualitas belanja anggaran agar  benar-benar tepat sasaran.

Hal ini dikemukakan oleh Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, ketika menyampaikan arahan Mendagri M. Tito Karnavian pada Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan Musrenbang RKPD 2025 Provinsi Papua   di Hotel Entrop, Jayapura, hari ini, 24 April 2024.

Kastorius menggarisbawahi bahwa tujuan Musrenbang yang antara lain untuk menyempurnakan, mengklarifikasi dan menyelaraskan program-program perangkat daerah dengan program RPJPD Provinsi Papua. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Musrenbang juga harus menjadi  wadah pelibatan segenap unsur masyarakat  dalam proses perencanaan pembangunan.

"Sesuai data monitoring yang dimiliki Kemendagri, Provinsi Papua relatif telah berhasil dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka. Papua  juga berhasil di dalam pencapaian target realiasasi pendapatan asli daerah (2023) sebesar 102% sehingga Provinsi Papua termasuk ke dalam lima provinsi terbaik  dalam realisasi pendapatan secara nasional," kata Kastorius.

Namun, Kastorius mengungkapkan, bahwa di dalam perencanaan RKPD 2025 Provinsi Papua perlu memperhatikan tantangan-tantangan penting. Di antara tantangan itu adalah  memperkuat pembangunan ekonomi inklusif, karena  gini ratio dan angka kemiskinan (umum) relatif masih tinggi di hampir semua  kabupaten Provinsi Papua. Demikian juga dengan tingkat  kemiskinan ekstrem, kata Kastorius,  masih relatif  tinggi di Provinsi Papua, yaitu 9,8% dibanding rerata nasional yg sudah turun drastis ke 1,60% (2023).

Ia menambahkan, hal ini harus menjadi perhatian serius karena kontribusi percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua akan turut mendukung pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional. Hal yang sama berlaku pada  upaya menurunkan angka stunting karena Provinsi Papua termasuk yang belum memenuhi target yang diharapkan.

Di sisi lain, Kastorius menyampaikan kegembiraan Mendagri terhadap capaian CPI (corruption prevention index) Provinsi Papua yang termasuk berhasil dengan kategori tinggi (94). Provinsi Papua berada di atas rerata nasional (75), dan jauh di atas rerata seluruh Papua (55).

"Kami mengharapkan agar Provinsi Papua terus meningkatkan capaian ini karena dari delapan  area intervensi pengukuran CPI, masih ada yang perlu ditingkatkan  yaitu area manajemen ASN dan area pengelolaan BUMD," kata Kastorius.

Musrenbang dengan tema "Peningkatan Sumberdaya Manusia Berkarakter, Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transfromasi Pembangunan Papua" secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun. Hadir pada acara tersebut Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Kedeputian Regional III, jajaran Pemerintah Provinsi Papua, Bupati dan walikota se-Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua dan para kepala Bappeda Kabuaten/Kota se-Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua, Pimpinan DPRP dan anggota, serta Ketua MRP dan anggota.

Selain itu turut juga hadir jajaran perangkat daerah, tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perwakilan kelompok disabilitas, pimpinan organisasi kemasyarakatan/kepemudaan dan akademisi.  Musrenbang ini semakin memiliki bobot karena dihadiri juga oleh motivator/pakar pendidikan ternana, Prof Johannes Surya. (###)