SORONG, MDNNews -- Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengutus Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025 Provinsi Papua Barat Daya (PBD) di Sorong, hari ini (29/4/2024). Pada kesempatan tersebut Stafsus menyampaikan arahan Mendagri kepada segenap peserta musyawarah.
Stafsus Kastorius menyampaikan bahwa Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 adalah amanat Undang-undang. Substansinya mencakup menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah, penajaman/klarifikasi dan sinkronisasi arah dan prioritas pembangunan daerah dengan rencana kerja pemerintah secara nasional.
"Bagi PBD sebagai provinsi baru, Musrenbang 2025 sangat penting dan strategis karena RKPD 2025 menjadi landasan pijak tahun pertama provinsi baru ini untuk mencapai indikator tujuan pembangunan," Kastorius memaparkan.
Stafsus juga menjelaskan bahwa melalui Rakortekrenbang yang diadakan oleh Kemendagri dan Bappenas bersama gubernur seluruh Indonesia di Surabaya (23/02/2024), Pj Gubernur PBD telah menyepakati target indikator makro provinsi PBD untuk tahun 2025. Di antaranya target pertumbuhan ekonomi 4,85%, target tingkat kemiskinan 17,62%, tingkat pengangguran terbuka 4,2%, target Indeks Modal Manusia 0,48%, dan target indeks Gini Ratio sebesar 0,34.
"Melalui Musrenbang ini target indikator pembangunan tersebut menjadi arah/target kebijakan pembangunan seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi PBD," kata Kastorius.
Tidak lupa Kastorius juga menyampaikan pesan Mendagri agar Pemda bersama seluruh stakeholder Pemilu mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024 lancar, aman dan sukses. Diingatkannya agar Forkopimda berperan aktif mewujudkan situasi kondusif, sesuai dengan arahan Mendagri yang tertuang di dalam SE Mendagri No 100.2.2/6474/SJ tanggal 1 Desember 2023.
Musrenbang Provinsi PBD yang diselenggarakan di Hotel Vega, Kota Sorong, dihadiri oleh Pj Gubernur PBD, Mohammad Musa'ad, Direktur Regional III, Deputi Pengembangan Regional Bappenas), Ika Retna Wulandary, Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Jaka Sucipta, para Pj Bupati di PBD atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan Pemda PBD, Ketua MRP PBD, dan tokoh masyarakat lainnya.
Musrenbang dibuka dengan tabuhan tifa secara bersama-sama dipimpin oleh Pj Gubernur PBD dilanjutkan dengan peluncuran Aplikasi Mr SIM (integrasi aplikasi SIPD, SIKD, SIRUP) dan penyerahan simbolis dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotir (PKB) oleh Pj Gubernur kepada masing-masing bupati sePBD. Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur PBD juga menyampaikan arahan sebelum dilanjutkan dengan diskusi dengan narasumber Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, Direktur Regional III Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Anggota BP3OKP Perwakilan Proinsi PBD yang dipandu oleh Kepala Baperinda Prov PBD. (###)
Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyampaikan arahan Mendagri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong, 28 April 2024. Foto: Dok.MDNNews
