Hadiri Musrenbang Provinsi Papua Selatan, Stafsus Mendagri Tekankan Fungsi Pemda Sebagai Agent of Change
Tue 26-Mar-2024 21:59:58 | PEMBANGUNAN DAERAH | Admin
Stafsus Mendagri, Dr Kastorius Sinaga (tengah) saat menyampaikan arahan Mendagri pada Musrenbang Provinsi Papua Selatan. 21 Maret 2024.
Merauke, MDNNews -- Birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berdampak, dengan layanan yang mudah dijangkau publik adalah salah satu fokus program reformasi birokrasi.
Untuk itu seluruh jajaran Pemda harus mampu bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development) mengeksekusi program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Mendagri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, dalam paparannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Selatan di Merauke, 21 Maret 2024.
Mendagri Tito Karnavian nenugaskan Kastorius Sinaga, selaku Stafsus Menteri, mewakili Mendagri menghadiri Musrenbang Provinsi Papua Selatan, dan menyampaikan arahan Menteri di dalam forum yang sangat penting bagi satu dari empat provinsi di Papua tersebut.
Acara yang berlangsung di Swiss Belhotel Merauke itu dihadiri oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, para bupati di empat kabupaten di Papua Selatan (Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digul), Danrem 174 Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Agus Widodo, Danlantamal XI Merauke, Laksma Kunto Tjahjono, Perwira Penghubung Polda Papua Selatan, para asisten sekda propinsi, kepala OPD Provinsi Papua Selatan dan para kepala OPD empat Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
Stafsus Mendagri mengatakan pihaknya berharap pembangunan di Papua Selatan sungguh-sungguh berfokus pada potensi lokal di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Potensi ini, menurut dia, masih terbuka luas dan memiliki dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah.
"Pemda diharapkan mampu bertindak sebagai sebagai agent of development dan agent of change yang mampu merumuskan program prioritas untuk mengangkat potensi daerah sehingga optimal berkembang guna peningkatan taraf ekonomi masyarakat," kata Kastorius.
Pelaksanaan Musrenbang Papua Selatan secara resmi ditandai dengan tabuhan tifa oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Stafsus Mendagri dan empat bupati di Papua Selatan, yang disaksikan bersama-sama oleh hadirin. Musrenbang berlangsung selama dua hari yaitu 21-22 Maret 2024.
Kastorius mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang tergolong tepat waktu sebagai bagian dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
"Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 hingga nantinya sampai ke APBD 2025," kata doktor Sosiologi lulusan Bielefeld Universitat, Jerman itu.
Provinsi Papua Selatan, kata Kastorius, juga mengemban amanat penyelenggaraan Otsus Papua, yaitu mengangkat harkat Orang Asli Papua (OAP) melalui pendekatan afirmatif, proteksi dan peningkatan kesejahteraan. Ia menekankan Mendagri berharap hal tersebut benar-benar menjadi acuan perencanaan program.
Di bagian lain paparannya, Stafsus Mendagri mendorong Pemda Papua Selatan memberi perhatian lebih serius pada beberapa isu ekonomi dan sosial, seperti ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan masih tingginya indeks gini ratio, prevalensi stunting yang masih terus menjadi tantangan, pengentasan kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi, pengendalian inflasi, pengadaan infrastruktur dasar, pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kualitas SDM.
Mengakhiri paparannya, Stafsus Mendagri menyinggung suksesnya penyelenggaraan Pilpres di Indonesia, termasuk di Papua Selatan. Ia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Selatanjuga berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggara Pilkada 2025 mendatang. ###
