Jakarta, 03-09-2020. Tantangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dewasa ini semakin berat dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 serta penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah. Untuk itu, APIP yang beranggotakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota, harus dapat saling bersinergi dengan mengutamakan pencegahan sebelum penindakan.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2020 hari ini (3/9/2020) melalui video conference di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Mendagri mengatakan BPKP dan APIP adalah instrumen pertama Pemerintah yang melakukan deteksi dini agar jangan terjadi penyimpangan keuangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian, kata Mendagri Tito, temuan-temuan tersebut masih memiliki kesempatan untuk dibahas faktor penyebabnya agar terjadi langkah-langkah perbaikan secepatnya. Selanjutnya, tambah Tito, temuan pada tahap pencegahan lebih kondusif untuk menonjol dan diutamakan daripada langkah penindakan.
"Kita harus berterimakasih kepada APIP karena temuan yang ada tentu masih bisa diperbaiki, maka kami berharap APIP dapat menjadi mitra yang baik dan diperhatikan perannya. Jangan sampai yang menemukan temuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Mendagri.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi BPKP yang telah membuat nota kesepahaman, terutama dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah. Mendagri mengharapkan sinergi ini berdampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP.
"Dengan adanya nota kesepahaman ini kita ingin sinergi antara BPKP dan jajaran Inspektorat Kemendagri, khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih kuat," kata Tito Karnavian. *
