Dengan Pagu Rp68 Triliun, Kemendagri Fasilitasi 15.074 Sub Kegiatan Daerah untuk Dukung Target Nasional

Fri 29-Apr-2022 13:30:26 | PRESS RELEASE | Admin
Dengan Pagu Rp68 Triliun, Kemendagri Fasilitasi 15.074 Sub Kegiatan Daerah untuk Dukung Target Nasional
 JAKARTA, 29 APRIL 2022 -- Dengan pagu anggaran Rp68 triliun, Kemendagri mengkoordinasikan 15.074 sub kegiatan daerah untuk mendukung target indikator makro pembangunan nasional. Penetapan rencana kegiatan tersebut dilakukan lewat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 548 Pemda tahun 2022 yang dinakhodai oleh Kemendagri sepanjang bulan Februari hingga awal April lalu. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Setyabudi, pada diskusi panel tingkat eselon I antarkementerian pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang berlangsung secara hybrid, Kamis, 28 April 2022. Pejabat  lain yang hadir sebagai pembicara pada diskusi panel tersebut adalah Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungky Samadi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Taufik Hanafi.



Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setyabudi memberikan paparan di diskusi panel Musrenbangnas tentang proses dan hasil Rakortekrenbang yang dilakukan Kemendagri bersama 34 Propinsi sebagai instrumen sinkronisasi perencanaan daerah guna mendukung  pencapaian target indikator utama nasional. Foto: Humas Kemendagri.

Sebelumnya, Musrenbangnas 2022 dibuka secara resmi oleh   Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Turut hadir mendampingi di istana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian dan  Wakil Menteri Keuangan,  Suahasil Nazara. 

Rakortekrenbang dan selanjutnya diikuti oleh Musrenbangnas merupakan siklus sinkronisasi  perencanaan daerah dan pusat yang dijalankan secara bottom up dan top down setiap tahun. Prioritas dua kegiatan akbar ini adalah memastikan keselarasan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan RKP (Pusat) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), yang diikat dan ditekankan ke dalam satu tema tahunan. Tahun ini tema yang dipilih ialah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Menurut Teguh Setyabudi, terkait indikator pembangunan makro nasional, ada tiga area yang menjadi perhatian Ditjen Bangda, sebagai komponen Kemendagri yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan di daerah. Ketiga area tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam tiga target ini, lanjut Teguh Setyabudi, mayoritas daerah cenderung menetapkan target di bawah target nasional. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah daerah  dalam penetapan RKPD meninjau kembali target masing-masing, dengan harapan dapat ditingkatkan.  Peninjauan itu, kata dia, dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dan mengoptimalkan potensi yang ada. 

Teguh Setyabudi menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Pada saat yang sama ia mengatakan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. “Sehingga pembangunan daerah perlu diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional,” kata dia. 

Kemendagri, lanjut dia, mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan keselarasan antara tema RKPD Provinsi dengan tema RKP dalam dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023.  “Secara garis besar 34 Provinsi telah selaras dengan tema pembangunan nasional,” kata dia.

Sebagai catatan RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, tingkat kemiskinan, 7,5-8,5 persen, rasio gini 0,375-0,378, IPM 73,31-73,49, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, nilai tukar petani 103-105 dan nilai tukar nelayan 106-107.

“Kemendagri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintah daerah akan terus mengawal pembangunan daerah dari sisi perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan serta pelaporan,” kata Teguh Setyabudi. Untuk itu ia mengharapkan kolaborasi dengan K/L terkait agar pembangunan daerah dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan nasional.###

Leave Your Comments