SAH!! Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Sepakat Dukung Pemekaran
Sun 15-May-2022 19:23:46 | OTONOMI DAERAH | Admin
Pemetaan pemekaran provinsi di Papua Grafis: dok MDNNews
JAKARTA -- Banjir dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua terus bergulir. Pasca dukungan yang diungkapkan oleh ketua adat, para walikota dan tokoh KPUD untuk pemekaran provinsi Papua Selatan, dukungan terbaru mengalir dari para bupati di wilayah yang akan dibentuk menjadi Provinsi Pegunungan Tengah Papua.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu, 16 Mei 2022, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom, mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sepatutnya diterima karena ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dia meminta intelektual di Papua terutama di Pegunungan Tengah Papua merapatkan barisan dan menyambut Provinsi Pegunungan Tengah.
"Sebagai warga yang baik, hindari semua pikiran negatif dan sambut hal ini dengan baik pula," kata Bupati Lanny Jaya
Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom. Foto: dok Galamedia.
Bupati yang berlatar belakang pejabat karier di birokrasi pemerintahan ini menepis anggapan bahwa pembentukan DOB di Papua hanya keinginan segelintir elit.
"Kita kan semua sudah bilang bahwa kehadiran provinsi ini adalah kemauan politik negara, bukan perjuangan para elite atau orang siapa-siapa, atau tim pemekaran, tidak," lanjut pria kelahiran 15 Juni 1972 ini.
Befa Yigibalom memimpin Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Tengah sejak 2018. Asosiasi ini beranggotakan para bupati di KabupatenYalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Puncak.
Luas wilayah kawasan ini hampir mencapai sepertiga luas Papua. Wilayah ini kelak akan menjadi tulang punggung Provinsi Pegunungan Tengah dan menjadi provinsi dengan kabupaten terbanyak (10 kabupaten) kedua, setelah Provinsi Papua Barat (13 kabupaten).
Secara geografis, wilayah yang merupakan jantung Papua ini, sulit dijangkau. Karena itu selama ini relatif tertinggal dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dengan menjadi provinsi baru, Pegunungan Tengah diharapkan lebih efektif dan fokus dalam membangun wilayahnya.
"Kita mau ke mana lagi, kita hidup di bumi ini, kita hidup di tanah ini dan kita hidup dalam negara ini, dan jangan kita lupa itu kita masih diatur oleh negara ini sehingga apa yang dia buat ya kita terima," ujar pria yang pada 2017, berpasangan dengan Lenis Kogoya sebagai paslon Bupati/wakil Kabupaten Lanny Jaya, didukung oleh Partai Demokrat,PKS, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI dan PDIP.
Pemekaran wilayah Papua melalui pembentukan provinsi telah melalui proses politik di DPR dengan disahkannya RUU dalam rapat Baleg DPR pada 6 April 2022 lalu. Sebelumnya, mekanisme pemekaran telah menempuh perjalanan panjang, di antaranya melalui sejumlah pembahasan dan penyerapan aspirasi dari bawah ( bottom-up).Hal itu dilakukan antara lain lewat penyerapan aspirasi masyarakat OAP yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) maupun melalui sejumlah pembahasan di tingkat DPRP.
Pemekaran ini diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan, mendekatkan dan mempercepat pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah yang sulit terjangkau seperti di wilayah Pegunungan Tengah.
