Jakarta - Pemerintah mempercepat pembangunan di perbatasan negara yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Anggota Badan Nasional Pengelola Perbatsan (BNPP) yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah, Provinsi NTT akan selesai pada April 2022.
Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Selasa, (15/2/2022).
PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah, Provinsi NTT adalah salah satu PLBN yang menjalani percepatan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan berdasakan Inpres No.1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di kawasan Perbatasan.
Tercatat progres pelaksanaan konstruksi fisik per 27 Desember 2021 lalu mencapai 73.08%. Progres pelaksanaan konstruksi keuangan per 27 Desember 2021 sebesar 69,74% dan sudah mencapai 77,45% pada akhir Januari 2022.
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan PLBN Terpadu Napan di Nusa Tenggara Timur ruang lingkup pekerjaan meliputi bangunan inti, gudang sita, mess pegawai, wisma Indonesia , mini terminal, carwash, gerbang tasbara, power house, Pos Pamtas, Pos Polisi, bangunan tps, GWT, dan MEP.
Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak hanya membangun PLBN tetapi juga akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia.
Nantinya, PLBN Terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana handal ini akan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing serta dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul di perbatasan.
Pada tahun 2022 ini Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan 11 PLBN gelombang kedua yakni PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Kelik, PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, PLBN Labang, PLBN Sei Pancak/Sei Nyamuk, PLBN Eopoli, PLBN Napan, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 7 PLBN yang berlokasi di Entikong, Aruk, Nanga Badau di Kalimantan Barat. Kemudian, Skouw, Papua serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Strategi Pengembangan Perbatasan.
Pada Januari lalu, Kepala BNPP Tito Karnavian melalui Sekretaris BNPP Restuardy Daud menjelaskan empat strategi pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya mengejar ketertinggalan masyarakat, kemiskinan di wilayah terisolir, dan kesenjangan antarnegara. Hal itu disampaikan Restuardy saat memberi sambutan pada pembukaan gelaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antarnegara, Senin (7/2/2022).
Adapun strategi Sekretaris BNPP Restuardy Daud adalah pembangunan perbatasan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
"Pertama, mempertegas pembangunan dan menjaga batas wilayah negara. Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan pada wilayah tertinggal dan terisolir," kata Restuardy.
Selanjutnya, menyediakan infrastruktur permukiman yang layak huni, air bersih, listrik, serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya termasuk sarana transportasi.
"Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan," jelas Restuardy.
