Kepala BPSDM Kemendagri: Camat di Perbatasan Negara Harus Mampu Sebagai Pemimpin

Tue 04-Jan-2022 12:09:00 | POLITIK DAN UMUM | Admin
Kepala BPSDM Kemendagri: Camat di Perbatasan Negara Harus Mampu Sebagai Pemimpin

Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, meminta para camat memiliki kemampuan menjalankan peran sebagai pemimpin.

Hal itu disampaikan Teguh Setyabudi secara virtual dalam acara pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antarnegara Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Senin (7/2/2022) .

Diklat yang akan berlangsung sejak tanggal 7 hingga 11 Februari 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang kepamongprajaan bagi camat di wilayah perbatasan.

"Para camat diharapkan mampu menjalankan peran sebagai pemimpin, koordinator kepemerintahan dan mediator masyarakat untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya di wilayah perbatasan antarnegara,” ujar Teguh.

Teguh berharap, melalui diklat ini akan terwujud perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing seperti yang diinginkan.

"Keinginan itu tak lagi sekadar mimpi, tapi menjadi sebuah visi yang mampu diwujudkan bersama melalui gelaran diklat tersebut," sebut Teguh.

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan empat strategi pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya mengejar ketertinggalan masyarakat, kemiskinan di wilayah terisolir, dan kesenjangan antarnegara. 
 
Adapun strategi Sekretaris BNPP Restuardy Daud adalah pembangunan perbatasan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaa masyarakat. 

"Pertama, mempertegas pembangunan dan menjaga batas wilayah negara. Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan pada wilayah tertinggal dan terisolir," ujar Restuardy. 

Selanjutnya Restuardy mengatakan, menyediakan infrastruktur permukiman yang layak huni, air bersih, listrik, serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya termasuk sarana transportasi. 

"Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan," jelas Restuardy.

Selain Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Diklat ini akan menghadirkan narasumber lain yaitu Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Paudah, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP Murtono, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Andi Muhamad Yusuf, dan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Agus Suradika.

Leave Your Comments