Jakarta - Pemerintah ingin mempercepat pembangunan di perbatasan negara yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi itu terlihat dari telah ditandatanganinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
Sebelum itu di tiga kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw tersebut telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan anggota dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Lalu, apa strategi Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mencapai implementasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 2021 itu?
Tito Karnavian melalui Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud menjelaskan empat strategi pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya mengejar ketertinggalan masyarakat, kemiskinan di wilayah terisolir, dan kesenjangan antarnegara. Hal itu disampaikan Restuardy saat memberi sambutan pada pembukaan gelaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antarnegara, Senin (7/2/2022).
Kegiatan yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung dari tanggal 7 hingga 11 Februari 2022.
Diklat ini diikuti oleh 41 camat yang berada di wilayah perbatasan negara Indonesia. Seluruh peserta tersebut berasal dari 7 provinsi, yakni Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun strategi Sekretaris BNPP Restuardy Daud adalah pembangunan perbatasan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
"Pertama, mempertegas pembangunan dan menjaga batas wilayah negara," ujar Restuardy.
"Kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan pada wilayah tertinggal dan terisolir," sambungnya.
Selanjutnya, menyediakan infrastruktur permukiman yang layak huni, air bersih, listrik, serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya termasuk sarana transportasi.
"Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, serta meningkatkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan," jelas Restuardy.
