Terpilih Kembali Sebagai Ketum DPKN, Prof Zudan: Banyak Tugas Menunggu, Termasuk Digital Government

Tue 04-Jan-2022 12:09:00 | POLITIK DAN UMUM | Admin
Terpilih Kembali Sebagai Ketum DPKN,  Prof Zudan: Banyak Tugas Menunggu, Termasuk Digital Government


Jakarta - Zudan Arif Fakrulloh kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Periode 2022-2027. Zudan terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Jakarta, (29/1/2022).

Semua utusan Kementerian Lembaga, Provinsi dan Kabupaten Kota sepakat bulat memilih Prof Zudan. Selain itu, baru kali ini Ketua Umum terpilih untuk kedua kalinya sejak Korpri berdiri tahun 1971. Selama ini semua Ketua Umum Korpri hanya satu periode. 

Zudan yang terpilih secara mufakat bulat oleh para peserta Munas IX Korpri itu setelah Laporan Pertanggungjawaban DPKN Periode 2015-2021 diterima dan diapresiasi dengan sangat baik.

Mendapatkan mandat penuh dari peserta Munas, Prof. Zudan dengan rendah hati menyatakan bersedia menjalankan amanah munas. "Bismilah dengan dukungan seluruh peserta Munas IX Korpri beserta dukungan Bapak Presiden, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PANRB, serta seluruh pengurus Korpri, Insya Allah saya bersedia untuk dicalonkan," tandas Zudan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri itu mengingatkan, sudah banyak tugas DPKN menunggu di depan mata untuk diselesaikan. "Banyak pekerjaan besar kita, seperti kesejahteraan ASN dan pensiunan, sistem karir ASN, serta ASN segera menuju digital government," kata Zudan.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Korpri di Jakarta itu, Mendagri Tito Karnavian berpesan bahwa Korpri jadi tulang punggung pemerintah pusat dan daerah.

Mendagri Tito mengibaratkan organisasi Korpri sebagai kapal yang sangat besar, karena jumlah ASN yang mencapai tak kurang dari 4,1 juta orang.

Menurut Tito, Korpri dengan status pegawai Republik Indonesia merupakan tulang punggung pemerintah pusat dan daerah. Tito menilai Korpri berperan dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai pengambil kebijakan. Selain itu, Korpri juga pelaksana kebijakan dengan menjalankan roda pembangunan.

"Untuk itu saya berharap Korpri dapat berintrospeksi. Hal yang kurang baik diperbaiki, yang sudah positif ditingkatkan terus," ucap Mendagri Tito.

Mendagri berpesan supaya Korpri sebagai satu kesatuan dapat benar-benar menjaga marwahnya. Dengan demikian, Korpri dapat menjadi organisasi yang dihormati dan disegani karena profesionalisme dan integritasnya.

Leave Your Comments