Jakarta - Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah akan membentuk tim juru bicara untuk forum dalam Presidensi G20 Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan usulan ditujukan untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.
Johnny G Plate menyebut tiga isu prioritas yang akan dibawa pemerintah Indonesia dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) pada rangkaian acara Presidensi G-20 mendatang. Ketiga isu prioritas tersebut adalah pemerataan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang aman.
"Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” ujar Johnny di acara dialog publik secara virtual bertajuk "Executive Education Program for Young Political Leaders: Transformasi Digital yang Inklusif", Senin (24/01/2022).
Dari sisi bisnis, kata Johnny, Indonesia mendorong agar negara-negara G-20 untuk mewujudkan fair level of playing field di dunia digital. Menurut Johnny, hal ini harus menjadi salah satu tujuan bersama atau common interest negara G-20 karena keberadaan digital saat ini masih belum berimbang.
Johnny menegaskan, untuk mewujudkan target-target tersebut Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. Di level internasional, digital economy working group menjadikan diskusi dan potensi kerja sama dengan negara-negara anggota G-20 maupun organisasi-organisasi internasional.
Sedangkan di level nasional, DEWG G-20 berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga pengampu working group dan engagement group G-20, akademisi, pelaku industri, serta stakeholder terkait lainnya.
“Isu besar dalam DEWG yang diantar oleh Indonesia melalui Kominfo, akan kita gelar di meja-meja perundingan,” tandas dia.
Johnny selanjutnya mengatakan Presidensi G-20 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Karena itu, tata kelola digital harus lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.
“Presidensi G-20 Indonesia akan merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi oleh negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,” pungkasnya.
