Dukung Sistem Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta, Mendagri Tito Tanda Tangani Nota Kesepakatan

Tue 04-Jan-2022 12:09:00 | POLITIK DAN UMUM | Admin
Dukung Sistem Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta, Mendagri Tito Tanda Tangani Nota Kesepakatan


Jakarta -  Air minum merupakan kebutuhan dasar, sekaligus sebagai pelayanan dasar yang mesti diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Mendagri Tito menyampaikan hal tersebut setelah menandatangani Nota Kesepakatan terkait "Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" antara Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Marves, Senin (3/1/2022). 

Penandatanganan itu menekankan pada dukungan penyediaan air bersih perpipaan di Jakarta melalui dukungan infrastuktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain menyediakan air bersih bagi masyarakat, sistem perpipaan ini akan berpengaruh dalam menyelamatkan kondisi lingkungan di Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. 

Mendagri menjelaskan, air minum merupakan kebutuhan dasar, sekaligus sebagai pelayanan dasar yang mesti diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mendagri menyebut, dalam memenuhi kebutuhan air minum, Jakarta masih banyak mengandalkan sumber air tanah. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi permukaan tanah di Jakarta. 

"Nah ini memang mungkin akan sulit, apabila dikerjakan sendiri oleh Pemerintah DKI karena masalah fiskal dan masalah-masalah lain, sehingga perlu ada campur tangan dari pemerintah pusat," ujar Mendagri Tito saat memberikan keterangan pers usai penandatanganan Nota Kesepakatan. 

Mendagri mengatakan, Kemendagri menjadi salah satu jembatan untuk memediasi dan memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, yakni melalui Menteri PUPR. Langkah kerja sama ini makin cepat, berkat dukungan dari Menko Marves. 

Terkait dukungan penyediaan infrastruktur SPAM itu, Kemendagri akan membantu, memonitor, sekaligus mendukung terutama terkait kebutuhan dokumen yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan seperti dokumen perencanaan, baik tingkat menengah maupun per tahun melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda). 

Mendagri Tito mengingatkan, karena kerja sama dilakukan antara pemerintah dan badan usaha, jangan sampai terjadi moral hazard di kemudian hari. Karena itu, Mendagri mewanti-wanti, agar masalah tarif dapat disesuaikan secara pas. Kemudian, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) akan membantu dan memonitor dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. 

Kecuali itu, Mendagri mengatakan, perlu juga adanya payung regulasi berupa Peraturan Daerah. Untuk urusan ini, Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah (Otda) akan memfasilitasinya hingga ke tingkat DPRD. Kemudian, karena kerja sama ini berkaitan juga dengan Badan Usaha, investasi, dan sebagainya, Kemendagri akan membantu melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terkait proses kemudahan berusaha. 

Mendagri berharap, proyek ini akan berjalan lancar dan tetap sesuai dengan norma dan peraturan yang ada. "Insya Allah (ini) akan bermanfaat untuk masyarakat Jakarta pada khususnya, dan otomatis masyarakat Indonesia semua karena ini ibu kota negara kita," harap Mendagri. 

Diketahui, pada 2030 sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diratifikasi sebagai target di dalam RPJMN Pemerintah Pusat dan RPJMD Pemprov DKI Jakarta, PAM JAYA yang merupakan BUMD dari Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik, dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35 persen wilayah pelayanan baru untuk perpipaan ke sekitar 1 juta tambahan pelanggan baru di tahun 2030. 

Leave Your Comments