Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, 17 November 2021 lalu memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk percepatan realisasi belanja APBD khususnya di daerah-daerah dengan serapan belanja rendah. Perintah khusus ini untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2021 sebesar 5%. Target ini mendapat tantangan berat mengingat di Triwulan 3-2021 Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,51% (y-on-y). Karenanya percepatan realisasi APBD menjadi saah satu kunci untuk mengatasinya.
Mendagri Tito kemudian bergerak cepat. Mantan Kapolri ini memerintahkan jajarannya untuk melakukan anev APBD se Indonesia secara mingguan, khususnya melakukan atensi dan fasilitasi bagi daerah-daerah dengan serapan rendah.
Rakor mingguan pertama anev (analisa dan eveluasi) dilakukan hari ini, Senin (22/11/2021), bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hadir dalam rapat melalui zoom seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Inspektorat Pusat dan Daerah. Turut hadir mendampingi Tito juga PLH Dirjen Keuangan Daerah Agus Fahtoni dan seluruh jajaran Eselon 1 Kemendagri.
“Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBN dan APBD. Ini penting untuk mencapai target ekonomi akhir tahun mengingat kontraksi ekonomi dampak covid-19,” tandas Tito.
Tito memaparkan hingga 19 November 2021 jam 20:00 WIB dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisis oleh Kemendagri, terdapat 20 Kabupaten dengan persentasi realisasi belanja terkecil.
“Ini sudah mau akhir tahun, masih ada Kabupaten dengan realisasi belanja bahkan di bawah 40% seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mambrano Raya, Yalimo dan Tolikara,” ungkap Tito.
Tito memaparkan data lengkap potret realisasi pendapatan dan belanja APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota 2021. “Per 19/11/2021, rata rata realisasi pendapatan APBD Propinsi adalah 78,78%, Kota 76 % dan Kabupaten 74%,” kata Tito.
Bila dibandingkan dengan realisasi belanja, angka menunjukkan trend melemah di belanja. Untuk Propinsi realisasi belanja hingga 19/11/2021 adalah 65,12%, kabupaten 61, 15% dan bahkan realisasi belanja APBD Kota hanya 59,08%. Padahal sisa waktu anggaran tinggal hanya 1 bulan.
Karenanya Mendagri Tito, pada kesempatan rakor tersebut, mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota agar menggenjot belanja daerah yang sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi mengingat dampak Covid-19 yang sangat signifikan terhadap aneka sektor perekonomian termasuk UMKM.
“Belanja pemerintah dapat menambah uang beredar di daerah yang kemudian mendorong produksi dan konsumsi,” ungkap Tito.
Sebagai langkah percepatan realisasi APBD, disamping memerintahkan Gubernur, Bupati dan Walkot untuk mengidentifikasi proyek-proyek APBD yang memiliki pagu besar, Mendagri Tito meminta para Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemda (TAPD) melakukan pengendalian anggaran minimal 2 kali dalam seminggu.
