Mendagri Tito: Kesuksesan Pilkada 2020 Tak Jadi Kluster Covid Karena Kemampuan Membalikkan Keadaan, Dari Tantangan Menjadi Peluang

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu adalah sesuatu yang sangat berhasil dan luar biasa. Karena, Pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19 ini mampu menghilangkan kekuatiran orang sebelumnya yang mengatakan Pilkada akan menjadi ajang penularan Covid-19. Malah, Indonesia mampu membalikkan keadaan, di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada, justru angka penularan Covid-nya menurun. Pasalnya, helatan itu justru dijadikan ajang kampanye terhadap kesadaran masyarakat memahami dan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. 

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam acara peluncuran buku "Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020" yang ditulis oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Dosen Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi secara daring (dalam jaringan), Kamis (26/8/2021).

Menurut Tito, peristiwa 9 Desember 2020 lalu itu adalah sebuah peristiwa yang fenomenal dan luar biasa. Pasalnya, Pilkada dilaksanakan di tengah Pandemi Covid Global yang belum pernah dialami Bangsa Indonesia, bahkan umat manusia sebelumnya. 

"Janganlah kita menganggap peristiwa 9 Desember 2020 sebagai peristiwa yang biasa (saja). Kita melaksanakan suatu pekerjaan, peristiwa yang sangat luar biasa, yang fenomenal,  yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan Pemilu di tengah krisis pandemi Covid-19, dan ini adalah pandemi terluas sepanjang sejarah umat manusia. Dan dalam sejarah Bangsa Indonesia belum pernah terjadi sebelumnya pandemi yang seluruh provinsi kena, hampir semua kabupaten/kota kena. Dan, kita melaksanakan election di tengah situasi seperti itu," ujar Mendagri Tito.

"Secara makro, ada 96 election di dunia yang dilaksanakan selama 2020.  Ada tiga skenario negara-negara terkait election, yang pertama; mereka tetap lanjut, seperti Korea Selatan. Mereka melaksanakan legislative election di tengah puncak pandemi Bulan April," kata Tito. 

Skenario kedua, ada negara yang menunda bulannya, tapi tetap di tahun 2020 pelaksanaan pemilunya. Skenario ketiga, ada negara yang menunda, diundur ke tahun-tahun yang lainnya, karena mereka tidak siap. 

Indonesia mengambil opsi yang kedua, yaitu menunda dari Bulan September ke Bulan Desember, karena untuk persiapan. Perlu diketahui, election atau pemilu kita adalah yang terbesar kedua setelah Amerika. Di Amerika pemilu presiden melibatkan 200 juta voters. Indonesia, melibatkan 103 juta pemilih potensial, 270 daerah. 

Kita melihat bagaimana hasilnya, diawal ada yang mengatakan partisipasi masyarakat akan rendah. Diantara ketakutan masyarakat yang kita rasakan adalah mereka takut akan tertular, mereka takut terkena "bom atom" pandemi Covid dengan keramiaan. 

Ternyata tidak. Kalau kita lihat di Amerika, tingkat partisipasi 66,9%, dan ini tertinggi sejak 120 tahun terakhir. Di Korea, tingkat partisipasi 66,2%, dan ini tertinggi selama 28 tahun terakhir. 

"Di kita, tingkat partisipasi 76,09%. dari sisi keamanan dalam kajian Polri, pilkada 2020 juga aman. Kemudian, kekuatiran bahwa pilkada akan jadi ajang kluster penularan Covid-19, juga tak terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kita melakukan pengaturan-pengaturan yang sangat baik. Kita semua bekerjasama dengan baik, KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi II DPR RI, kemudian pemerintah yaitu Kemendagri, Kemenkes, Satgas Covid, Polri, TNI," kata Tito.

"Ada terobosan yang terjadi pada pilkada 2020 lalu, diantaranya, kita membalik situasi, kita ubah tantangan menjadi peluang.  Yaitu, memanfaatkan election ini untuk menekan Covid," terang Tito. 

Saat itu Mendagri meminta kepada KPU dan Bawaslu, Komisi II DPR RI, agar thema utama pada saat kampanye adalah penanganan pandemi. Karena, kepala daerah yang akan terpilih mereka real akan berhadapan dengan situasi itu (pandemi) nantinya.

Terkait alat peraga utama, Tito menyebut saat itu diarahkan agar masker menjadi alat peraga utama, bukan baliho. "Karena baliho, hanya statis, yang melihat hanya orang yang lewat, dan kebanyakan yang lewat di jalan itu hanya itu-itu saja orangnya. Tapi kalau masker, masker ini kan dipakai, orang yang memakai masker ini dia jalan kemana saja, ke warung atau ke rumah orang, dan masker yang dia pakai yang ada gambar paslon itu akan terlihat oleh banyak orang di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Masker ini jauh lebih efektif daripada baliho. Ini bermanfaat, karena masker salah satu alat untuk melawan penularan Covid. Sehingga terjadilah pembagian masker secara massif. Kita hitung, ada 29 juta lebih masker yang dibagi-bagikan," cerita Tito. 

Dan thema utama dalam debat kandidat juga adalah soal penangan Covid. ini ahirnya membuat para paslon belajar tentang Covid, berusaha membuat strategi penanganan Covid. Dan kemudian setiap gerak langkah mereka berusaha sesuai dengan protokol kesehatan. 

"Analisis kami dengan satgas Covid, waktu itu Pak Doni Monardo, justru 270 daerah yang menggelar pilkada angka Covidnya turun. Sebaliknya, di daerah yang tak ada pilkada angka Covidnya naik. Kemudian, kedua, mengatur kampanye maksimal 50 setelah itu virtual. Bahkan saat itu kita sampaikan ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru, Karena EO-EO (Event Organizer) kampanye virtual akan banyak," kata Tito. 

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyambut baik kehadiran buku yang diluncurkan. Dalam paparannya, Doli menyebut kehadiran buku yang ditulis sebanyak tujuh bab dan 190 halaman ini penting untuk melihat sejarah perjalanan kepemiluan terutama Pilkada 2020 yang untuk pertama kali pelaksanaannya dilakukan ditengah pandemi Covid-19.

"Kami menyambut baik buku yang dibuat Bawaslu ini, sekali lagi selamat," katanya Doli yang menjadi narasumber peluncuran Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020.

Doli mengakui pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 tidak mudah, Bawaslu tidak hanya harus mengawasi pelanggaran yang bersifat administratif, etik, dan pidana saja melainkan juga ditambah dengan penerapan protokol kesehatan. 

"Saya ingat sekali waktu itu (sebelum pilkada) banyak sekali perdebatan terhadap pilkada 2020 itu. Apakah tetap dilangsungkan, atau ditunda. Tapi Alhamdulillah kami (Komisi II) berkat kerjasama kita semua, terutama bapak Menteri Dalam Negeri, pada ahirnya kita bertekad melaksanakan pilkada serentak 2020 itu dan Alhamdulillah berhasil. Artinya, kekuatiran orang tentang pilkada akan gagal tidak terbukti," pungkas Doli. 

Peluncuran buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah 2020 tersebut dipandu oleh presenter Anya Dwinov, dibuka oleh Ketua Bawaslu Abhan dan dihadiri secara daring oleh Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU RI ILham dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta ratusan Bawaslu seluruh Indonesia.