Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mendukung kerangka kerja Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pusat dan daerah untuk menerapkan Single Identity Number.
"Bansos, subsidi atau apa pun program kerakyatan dari pemerintah akan lebih sukses kalau NIK dan integrator datanya dari Kemendagri. KPK sangat mendukung hal itu," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada peserta Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri secara virtual, dikutip dari kemendagri.go, Selasa (10/8/2021).
Bagi Zudan, dukungan KPK ini sangat menggembirakan sekaligus menguatkan Korps Dukcapil agar Indonesia benar-benar menuju single identity number. Yaitu, satu penduduk betul-betul hanya punya satu identitas.
Integrator data yaitu satu lembaga yang bisa memverifikasi penerima bantuan. Misalnya penerima subsidi pupuk, tidak akan menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat, begitu juga penerima bantuan subsidi listrik bukan termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal tersebut bisa terjadi karena semuanya akan tampak di big data base kependudukan Dukcapil Kemendagri. Menurut Zudan, kemungkinan ada satu rumah tangga bisa mendapatkan lebih dari satu jenis bansos karena belum ada integrasi NIK penduduk yang mendapat bantuan itu.
"Dukcapil terus bergerak menunggalkan data melalui program KTP-el. Karena itu kunci yang sangat efektif. Sebab kalau sudah berKTP-el setiap penduduk tidak mungkin dibuatkan KTP lagi. Sidik jarinya sudah terkunci di sistem database Dukcapil," kata Zudan menjelaskan
Dukcapil mencatat, hingga 31 Juni 2021 sudah lebih 195 juta penduduk yang dibuatkan KTP-el atau setara cakupan 98,50 persen.
"Masih kurang 3-4 juta penduduk yang belum punya KTP-el. Target Dukcapil sampai 31 Desember 2021 adalah 198-199 juta penduduk Indonesia berKTP-el," ungkap Dirjen Zudan.
Menurut Zudan, proses updating demografi sangat penting. Untuk pemberian Bansos, misalnya, kalau demografi tidak di-update sebulan saja, maka ada puluhan ribu penduduk yang meninggal dunia, ada ratusan ribu yang berpindah alamat.
"Problem updating data menjadi pekerjaan besar bagi semua penyaluran bansos dan subsidi. Kami mohon dukungan terus dari KPK agar Dukcapil betul-betul bisa bergerak dan diberikan kewenangan sebagai integrator data. Sebab akurasi dan efektivitas penyaluran bansos dan subsidi kembali ke data kependudukan, khususnya pemadanan NIK," tandasnya.
Meskipun, Zudan menyadari betul infrastruktur data Dukcapil itu masih jauh dari memadai. "Namun, semangat Dukcapil adalah meminimalkan kekeliruan, meminimalkan data ganda dengan cara cleansing dan pemadanan data terus menerus," kata Zudan.
