Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat turut mengawasi kinerja Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD). Menkeu ingin agar masyarakat memberikan usulan kemana sebaiknya anggaran dibelanjakan. Pasalnya, kinerja pemerintah pusat sangat bergantung pada realisasi belanja daerah yang produktif.
"Belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun itu rakyat mestinya memahami untuk bisa kemudian ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan bagi Pemda bagaimana anggaran itu dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam acara Final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, seperti dikutip dari kompas, Selasa (8/6/2021).
Menurut Menkeu, rasio transfer ke daerah kini mencapai 1/3 dari APBN sejak desentralisasi fiskal dilakukan. Sebelum ada desentralisasi dan otonomi daerah, TKDD hanya mencapai Rp 33 triliun. Kemudian dengan adanya TKDD melonjak 3 kali lipat menjadi Rp 93 triliun. Tak heran, efektifitas belanja bergantung pada daerah.
"Salah satu segmen dari APBN yang sangat penting yaitu transfer keuangan dan dana desa. Ini enggak gampang untuk benar-benar mengajak seluruh masyarakat tahu dan TKDD itu sebenarnya penting karena sepertiga dari APBN," ujar Sri Mulyani.
Agar mudah diawasi oleh banyak pihak, Kemenkeu tengah berupaya mengolah data menggunakan IT dan data driven. Dengan bantuan teknologi, menganalisa efektifitas anggaran menjadi lebih mudah.
"Jadi data itu merupakan set informasi yang sekarang menjadi tambang emas bagi siapa saja. Semua orang sebenarnya bahkan bisa menjadi kaya atau lebih knowledgable kalau tahu mengenai data dan bagaimana menggunakan data ini," sebut Sri Mulyani.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menambahkan, pengelolaan data perlu dilakukan lantaran data APBD luar biasa kaya.
Pengolahan data di tingkat daerah bervariasi sesuai pengadaan SDM, infrastruktur, maupun koneksinya. Di Ditjen Perimbangan sendiri, Astera dan tim bekerja ekstra untuk mengolah data agar lebih mudah dicerna.
"Data yang dihasilkan perlu dilakukan cleaning dan screening. Ini selalu kita lakukan," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan belanja program pemulihan ekonomi daerah yang meliputi perlindungan sosial dan dukungan ekonomi daerah masih rendah. "Mayoritas daerah belum menggunakan APBD yang saat ini dibutuhkan rakyatnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu, 21 Juli 2021 lalu.
Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengeluarkan instruksi untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan APBD tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi di daerah adalah sebesar Rp 25,46 triliun. Rinciannya, Rp 12,11 triliun alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan Rp 13,35 triliun anggaran untuk pemberdayaan ekonomi.
