Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong pemerintah daerah agar membangun ekosistem inovasi. Upaya ini dilakukan agar iklim inovasi di daerah dapat berjalan kondusif, sehingga berdampak pada pesatnya perkembangan inovasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni.
“Daerah harus serius dan berkomitmen untuk membangun ekosistem inovasi. Untuk itu perlu keterlibatan peran interaksi dari 6 aspek di antaranya keterlibatan aktor inovasi, dukungan Iptek, peran institusi, dukungan regulasi, dukungan anggaran, dan tata kelola SDM,” ujar Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci dalam webinar dengan tema “Best Practice Inovasi Daerah dan Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021”, Rabu (4/8/2021).
Aktor inovasi, lanjut Fatoni, dapat berasal dari kalangan akademisi, swasta atau sektor privat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta media massa. Selain itu, lembaga think tank juga perlu dilibatkan dalam aktivitas inovasi.
“Semua harus berperan sebagai aktor kunci yang saling berkolaborasi dan berperan dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk tujuan yang sama, (yakni) menghasilkan inovasi. Tidak boleh ada aktor yang dirugikan dalam ekosistem inovasi,” tegasnya.
Konektivitas antar aktor inovasi itu juga dinilai Fatoni penting agar memperkuat dampak dari inovasi di masyarakat. Di sisi lain, interaksi dalam ekosistem inovasi memerlukan dukungan regulasi berupa kebijakan inovasi dari pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
“Guna memajukan inovasi, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan inovasinya merupakan aspek yang sangat penting. Kepala daerah harus menciptakan wilayah yang ramah inovasi dan mendukung kemajuan Iptek di daerahnya. Kemajuan Iptek ini dapat digunakan sebagai solusi atas masalah yang ada,” terang Fatoni.
Ditambahkan Fatoni, dalam membangun ekosistem inovasi, dukungan anggaran juga diperlukan. Meski aspek tersebut bukan merupakan faktor penentu, namun dengan dukungan anggaran yang memadai, diyakini inovasi lebih cepat berkembang.
“Untuk itu, Pemda dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, atau mengelolanya melalui cara-cara inovatif sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien,” jelas Fatoni.
Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga mengingatkan, agar SDM aparatur di daerah dapat mengubah pola pikir dan menjadikan inovasi sebagai budaya dalam bekerja.
"Perubahan mindset ini penting, karena akan berpengaruh pada pola pikir, selanjutnya berpengaruh pada pola kerja, dan pada akhirnya akan dapat merubah budaya kerja yaitu budaya kerja yang inovatif," pungkas Fatoni.
Adapun webinar tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan, di antaranya Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Selain itu, turut hadir pula gubernur, bupati, dan wali kota yang didampingi sekretaris daerah, Kepala Badan Litbang/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelitbangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro/Kepala Bagian Organisasi. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diikuti dari unsur perguruan tinggi, praktisi, pengamat, dan masyarakat umum.
Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, meminta agar kepala daerah tidak ragu dan takut dalam mengambil kebijakan, termasuk melakukan inovasi. Sebab, hal itu telah dijamin dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam aturan itu disebutkan, bahwa kebijakan tidak dapat dipidanakan karena merupakan hak diskresi kepala daerah.
“Kepala daerah tidak ragu dan tidak takut berinovasi dalam mengelola potensi yang dimiliki serta jeli dalam mengkaji dan menerapkan peraturan yang berlaku,” tutur Mendagri, (23/8/2020) lalu saat memberikan sambutan pada gelaran penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) yang digelar Koran Sindo dan sindonews.com.
