Dengan bekal PERPPU Nomor I Tahun 2020 yang baru saja disahkan oleh DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Aula Wibawa Mukti Kompleks Perkatoran Pemda Kabupaten Bekasi pada Selasa (12/5) kemarin. Tito langsung disambut ketiga Kepala Daerah, masing-masing Bupati Bekasi Eka Supriatmaja, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto yang masing-masing diampingi oleh anggota Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan itu, ketiga kepala daerah mendengarkan arahan Mendagri Tito terkait PERPPU Nomor I Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang tentang pentingnya mempertahankan ekonomi disamping penanganan lesehatan dengan terus menerus mengkampanyekan penggunaan masker, rajin cuci tangan dan tetap menjaga jarak
PERPPU Nomor I Tahun 2020 yang disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa (12/5) memang mengatur “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka Mengadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.”
Mendagri Tito memandang penting wilayah Bekasi dan Karawang sebagai pemasok logistik di Indonesia. Oleh karenanya, tanpa mengabaikan Protokol Kesehatan untuk memerangi COVID-19, Tito mengingatkan pentingnya mempertahankan aktivitas ekonomi yang masih berjalan. “Kedua-duanya penting untuk diselamatkan,” tandas Tito yang disambut hangat oleh ketiga kepala daerah.
Kehadiran Tito disambut hangat Bupati Bekasi Eka Supriatmaja yang merasa termotivasi. Mendagri bukan hanya memberikan dukungan, melainkan juga melecut semangat inovasi ketiga kepala daerah agar melakukan terobosan terkait penanganan COVID-19 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang sudah ada.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan – selaku unsur Forkopimda – menjelaskan pabrik di Bekasi tidak tutup terkait COVID-19. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri di Kabupaten Bekasi terhitung rendah, hanya 200 orang. Namun dengan adanya global lockdown yang menyebabkan berkurangnya permintaan, berdasarkan gasil pertemuan Forkopimda dan pengusaha di Kabupaten Bekasi, puncak kelesuan akan terjadi sekitar bulan Juni hingga Juli. Ini akan memunculkan banyaknya PHK dan munculnya kelompok Jamila: Jatuh Miskin Lagi khususnya di kalangan buruh dan keluarganya.
Tito menjelaskan, isu PHK telah menjadi perhatian pemerintah pusat lewat agenda rapat marathon untuk mencari “exit strategy COVID-19” yang intinya selama vaksin belum ditemukan kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya ekonomi tetap berjalan namun secara disiplin mematuhi Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 yang ketat.
“Saya akan lihat apakah pemerintah aerah Bekasi dan Karawang mampu melakukan itu di atas inovasi pencegahan COVID? Saya optimis bisa. Ini bisa dilakukan bila ketiga Pemda melakukan Gerakan massif di masyarakat membudayakan tiga hal: memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak,” tandas Tito, sekaligus mengajak Danramil, Kapolres, tokoh agama dan masyarakat turun ke bawah, bagi-bagi masker ke masyarakat. []
