JAKARTA, MDN-News, 20/02/2021. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi 27,55 juta pada bulan September 2020, naik 4,27 persen dari bulan Maret 2020 yang sebesar 26, 42 juta. Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan merupakan faktor dominan pendorong meningkatnya kemiskinan. Peningkatan kemiskinan terjadi di seluruh provinsi tanpa kecuali.
Demikian siaran pers terbaru Badan Pusat Statistik tentang laporan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Dengan peningkatan jumlah penduduk miskin ini, persentase penduduk miskin Indonesia saat ini adalah 10,19 persen, naik dari 9,78 persen dari bulan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin terbesar masih berada di Pulau Jawa (14,75 juta) dan yang terendah berada di Pulau Kalimantan (1,02 juta). Sedangkan secara persentase, penduduk miskin terbesar berada di Pulau Maluku dan Papua (20,65 persen), yang terendah berada di Pulau Bali.
Berdasarkan provinsi, jumlah penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Jawa Timur (4,58 juta) sedangkan yang terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara (51,79 ribu). Ada pun secara persentase jumlah penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Papua (26,80 persen) dan yang terkecil di Provinsi Bali (4,45 persen).
Menurut BPS, meningkatnya jumlah penduduk miskin disebabkan berbagai faktor. "Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan," demikian siaran pers BPS.
Selain itu, perekonomian yang mengalami kontraksi sebesar 3, 49 persen pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan III 2019, menjadi faktor peningkatan kemiskinan. Kontraksi sebesar 3,49 persen sangat kontras bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen pada triwulan III tahun 2019.
Meningkatnya tingkat kemiskinan ditandai juga dengan turunnya tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB kuartal III 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,05 persen, menurun drastis bila dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01 persen.
Peningkatan jumlah penduduk miskin yang terjadi di seluruh provinsi selengkapnya adalah sebagai berikut:
Provinsi Aceh (dari 814.191 penduduk menjadi 833.910 penduduk), Sumut (1.283.290 menjadi 1.356.720), Sumbar (344.230 menjadi 264.790), Riau (483.390 menjadi 491.220), Jambi (277.800 menjadi 288.100), Sumsel (1.081.580 menjadi 1.119.650), Bengkulu (302.580 menjadi 306.000), Lampung (1.049.320 menjadi 1.091.140), Kepulauan Babel (68.390 menjadi 72.050), Kepulauan Riau (131.970 menjadi 142.610), DKI Jakarta (480.860 menjadi 496.840), Jawa Barat (3.920.230 menjadi 4.188.520), Jawa Tengah (3.980.900 menjadi 4.119.930), DI Yogyakarta (475,720 menjadi 503.140), Jawa Timur (4.419.100 menjadi 4.585.970), Banten (775.990 menjadi 857.640), Bali (165.190 menjadi 196.920), NTB (713.890 menjadi 746.040), NTT (1.153.760 menjadi 1.173.530), Kalbar (366.770 menjadi 370.710), Kalteng (132.940 menjadi 141.780), Kalsel (187.870 menjadi 206.920), Kaltim (230.260 menjadi 243.990), Kaltara (51.790 menjadi 52.700), Sulut (192.370 menjadi 195.850), Sulteng (398.730 menjadi 403.740), Sulsel (776.830 menjadi 800.240), Sultra (301.820 menjadi 317.320), Gorontalo (185.020 menjadi 185.310), Sulbar (152.020 menjadi 159.050), Maluku (318.180 menjadi 322.400), Maluku Utara (86.370 menjadi 87.520), Papua Barat (208.580 menjadi 215.220), Papua (911.370 menjadi 912.230). (VC)
