JAKARTA, MDN-News, 04-02-2021. Apresiasi berbagai pihak atas keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tak membuat Kementerian Dalam Negeri berpuas diri. Berbagai gagasan dan upaya untuk melanjutkan peningkatan kualitas Pilkada di masa mendatang terus dimunculkan, termasuk dengan menggali gagasan yang berkembang di masyarakat.
Salah satu langkah terbaru Kementerian Dalam Negeri adalah mengundang para peneliti, pengajar, mahasiswa, aktivis, pemerhati politik/pemerintahan dan masyarakat awam untuk menuangkan pikiran dan gagasan tentang Pilkada secara tertulis. Gagasan tersebut kemudian akan dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Kemendagri.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irawan, jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penerangan Setjen Kemendagri tersebut bernama Bestuurskunde : Journal of Governmental Studies , dan direncanakan terbit setiap Mei dan November. Para partisipan diharapkan mengirimkan artikel baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris berupa hasil riset lapangan ataupun studi kepustakaan.
"Jurnal dan call for paper ini merupakan program kerja Puspen Kemendagri untuk menggali pemikiran dari masyarakat tentang Pilkada di Indonesia sekaligus upaya pendalaman sosialisasi gagasan-gagasan konstruktif mengatasi persoalan Pilkada," kata Benny Irawan, tentang rencana penerbitan jurnal dan ajakan kepada masyarakat untuk mengisinya.
Untuk publikasi edisi Mei, para partisipan diminta menulis artikel dengan tema Politik Kekerabatan pada Pilkada 2021 . Naskah para partisipan diharapkan telah tiba di meja redaksi paling lambat 28 Februari 2021.
Panjang artikel minimal 38.000 karakter dan maksimal 40.000 karakter tanpa spasi. Referensi setiap artikel setidaknya 15 artikel jurnal ilmiah elekronik terkini (10 tahun terakhir). Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1,5 juta.
"Kemendagri selalu mendorong diskursus publik yang sehat untuk meningkatkan kualitas pemilu, pilkada dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan ide Mendagri tentang perlunya perluasan penerapan Pilkada asimetris mendapat dukungan dari pengamat dan parpol sebagai gagasan untuk mereduksi ekses-ekses negatif pilkada seperti tingginya biaya politik yang berujung korupsi, rendahnya sinkronisasi Pusat Daerah dalam pembangunan daerah miskin dan perbatasan," kata Benny Irawan.
Info lebih lengkap tentang call for paper ini dapat dilihat pada leaflet elektronik yang dipublikasikan redaksi jurnal. (#)
