Pemekaran Bukti Istimewanya Papua di Mata Jokowi
Mon 13-Jun-2022 04:47:28 | OTONOMI DAERAH | Admin
Salah satu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua, adalah ke Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, 27 Oktober 2019. Foto: Kompas.
JAYAPURA-- Pemekaran provinsi merupakan kebutuhan objektif wilayah Papua yang sangat luas.
Bagi masyarakat Papua, ini dipandang sebagai anugerah untuk memajukan Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Desakan untuk merealisasikannya pun mencuat.
Ini terungkap dalam acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Dengan Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Jumat, 10 Juni 2022.
Para bupati dan tokoh masyarakat Papua berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan mendukung pemekaran wilayah Papua. Foto: MDN News
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli (sedang berbicara). Foto: MDN News.
"Sebagaimana pemekaran kabupaten dan distrik di wilayah pegunungan, sangat banyak manfaatnya karena telah terbukti mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Yahukimo," kata Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli yang hadir secara fisik di Jayapura.
Penandatanganan kesepakatan mendukung pemekaran Papua. Foto: MDN News.
Bagi masyarakat Papua, ini dipandang sebagai anugerah untuk memajukan Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Desakan untuk merealisasikannya pun mencuat.
Ini terungkap dalam acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai Dengan Wilayah Adat Papua, di Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Jumat, 10 Juni 2022.
Para bupati dan tokoh masyarakat Papua berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan mendukung pemekaran wilayah Papua. Foto: MDN News
"Hadirnya UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme pemekaran di Provinsi Papua, kita patut mensyukuri hal tersebut. Tinggal bagaimana kita perlu mendesak pemerintah untuk merealisasikan pemekaran Provinsi Papua," ucap salah seorang perwakilan DPR Papua pada acara yang dihadiri lebih dari 160 peserta.
"Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan DOB/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua," demikian salah satu butir kesepakatan dalam notulensi rapat.
Sebanyak 29 kabupaten/kota menyepakati dan menandatangani desakan tersebut.
Representasi dari 29 kabupaten/kota, selain ditunjukkan oleh para bupati dan walikota, juga oleh unsur-unsur Forkompinda, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan perempuan.
"Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan DOB/pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua," demikian salah satu butir kesepakatan dalam notulensi rapat.
Sebanyak 29 kabupaten/kota menyepakati dan menandatangani desakan tersebut.
Representasi dari 29 kabupaten/kota, selain ditunjukkan oleh para bupati dan walikota, juga oleh unsur-unsur Forkompinda, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan perempuan.
Kebutuhan Objektif
Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar, yang hadir secara daring, mengatakan pemekaran di Papua khususnya rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, akan membuka akses masyarakat terhadap layanan publik.
Selama ini akses tersebut sangat terbatas dikarenakan luasnya wilayah serta letak geografis yang sulit.
Hal ini merupakan kenyataan riil di lapangan.
Presiden Joko Widodo sendiri telah membuktikannya ketika pada tahun 2016 mengunjungi Kabupaten Nduga, yang dicatat sebagai pertama kalinya seorang presiden menginjakkan kaki di pegunungan Papua tengah itu.
"Saya masuk ke Nduga. Bayangkan saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang di sana. Apa jawaban bupati? 'Pak, rakyat kita ada di distrik-distrik, kalau mau ke sana butuh enam jam jalan kaki'. Terus yang di sini, mau ketemu, saya mau lihat pasar, hanya ada mungkin 80 sampai 90 orang," kisah Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2018.
Sulitnya kondisi lapangan juga terlihat dari sejumlah bupati yang mengikuti rapat itu secara daring, karena tidak dapat hadir secara fisik dengan alasan transportasi.
Berangkat dari kondisi geografis Papua, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi menempatkan akselerasi pembangunan Papua sebagai prioritas.
Jokowi tercatat sudah 14 kali melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Papua sejak dirinya menjadi Presiden, jumlah kunjungan yang dapat dikatakan sulit ditandingi oleh presiden mana pun, dulu maupun nanti.
Pemekaran disebut sebagai terobosan kebijakan, selain sebagai kebutuhan objektif juga karena pengalaman membuktikan hasilnya.
Setelah pemekaran Provinsi Papua Barat
tahun 2003 sejumlah pemekaran wilayah kabupaten di Papua telah berkali-kali dilaksanakan, begitu pula pemekaran di tingkat distrik.
Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar, yang hadir secara daring, mengatakan pemekaran di Papua khususnya rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, akan membuka akses masyarakat terhadap layanan publik.
Selama ini akses tersebut sangat terbatas dikarenakan luasnya wilayah serta letak geografis yang sulit.
Hal ini merupakan kenyataan riil di lapangan.
Presiden Joko Widodo sendiri telah membuktikannya ketika pada tahun 2016 mengunjungi Kabupaten Nduga, yang dicatat sebagai pertama kalinya seorang presiden menginjakkan kaki di pegunungan Papua tengah itu.
"Saya masuk ke Nduga. Bayangkan saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang di sana. Apa jawaban bupati? 'Pak, rakyat kita ada di distrik-distrik, kalau mau ke sana butuh enam jam jalan kaki'. Terus yang di sini, mau ketemu, saya mau lihat pasar, hanya ada mungkin 80 sampai 90 orang," kisah Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2018.
Sulitnya kondisi lapangan juga terlihat dari sejumlah bupati yang mengikuti rapat itu secara daring, karena tidak dapat hadir secara fisik dengan alasan transportasi.
Berangkat dari kondisi geografis Papua, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi menempatkan akselerasi pembangunan Papua sebagai prioritas.
Jokowi tercatat sudah 14 kali melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Papua sejak dirinya menjadi Presiden, jumlah kunjungan yang dapat dikatakan sulit ditandingi oleh presiden mana pun, dulu maupun nanti.
Pemekaran disebut sebagai terobosan kebijakan, selain sebagai kebutuhan objektif juga karena pengalaman membuktikan hasilnya.
Setelah pemekaran Provinsi Papua Barat
tahun 2003 sejumlah pemekaran wilayah kabupaten di Papua telah berkali-kali dilaksanakan, begitu pula pemekaran di tingkat distrik.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli (sedang berbicara). Foto: MDN News.
"Sebagaimana pemekaran kabupaten dan distrik di wilayah pegunungan, sangat banyak manfaatnya karena telah terbukti mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Yahukimo," kata Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli yang hadir secara fisik di Jayapura.
Keistimewaan Papua
Mei lalu Jokowi telah menerima tiga RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah yang merupakan inisiatif DPR, untuk dibahas bersama pemerintah menjadi UU.
Mei lalu Jokowi telah menerima tiga RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah yang merupakan inisiatif DPR, untuk dibahas bersama pemerintah menjadi UU.
Penandatanganan kesepakatan mendukung pemekaran Papua. Foto: MDN News.
Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden membangun Papua sekaligus juga cermin keistimewaan wilayah tersebut.
Sejauh ini, menurut informasi yang pernah disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, lebih dari 250 usulan pemekaran wilayah diajukan kepada pemerintah oleh berbagai daerah, namun rencana pemekaran tiga provinsi di Papua didahulukan karena urgensinya.
Betapa diistimewakannya Papua, diakui oleh Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey.
"Pemekaran dan Otsus menjadi pembeda Papua dengan daerah lainnya, khususnya dengan (pemekaran) menggunakan pendekatan wilayah adat. Maka kita perlu mengambil peluang kebijakan Otsus dan DOB guna percepatan pembangunan wilayah adat Papua," kata dia.
Bupati Mamberamo Raya John Tabo, mengumpamakan keistimewaan Papua itu sebagai hak kesulungan, yang diperoleh melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dia memandang bahwa pemekaran Papua yang dirancang dengan pendekatan wilayah adat, mencerminkan kekhasan kearifan lokal Papua, yang dibangun melalui 3 tungku yaitu pemerintah, agama dan adat.
"Terima kasih Pemerintah Indonesia yang telah memberikan hak sulung itu kepada masing-masing daerah (di Papua) dan tidak ada yang kurang," kata John Tabo.
Dalam Otsus lewat pemekaran, penghargaan terhadap kesulungan Papua antara lain diakomodasi melalui keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur untuk merepresentasikan afirmasi terhadap OAP.
Selain itu, pemekaran diharapkan akan menjadikan OAP tuan di tanahnya sendiri dengan aturan keistimewaan hanya OAP yang dapat dipilih sebagai bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
Untuk memperkuat representasi Papua dalam penentuan kebijakan di tingkat nasional, sejumlah kursi DPR dan DPD diusulkan untuk dialokasikan khusus untuk OAP dari masing-masing DOB, yang jumlahnya ditetapkan secara proporsional.
Demikian halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, akan disediakan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri untuk OAP).
"Adanya Otsus dan DOB benar-benar merupakan anugerah dan keuntungan bagi OAP, seperti menambah anggota OAP yang akan menjadi Perwakilan di DPR dan DPD, menambah jumlah ASN dari OAP, dan meningkatnya konektivitas jalan yang akan membuka keterisolasian," kata salah seorang perwakilan MRP pada rapat tersebut. ###
Sejauh ini, menurut informasi yang pernah disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, lebih dari 250 usulan pemekaran wilayah diajukan kepada pemerintah oleh berbagai daerah, namun rencana pemekaran tiga provinsi di Papua didahulukan karena urgensinya.
Betapa diistimewakannya Papua, diakui oleh Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey.
"Pemekaran dan Otsus menjadi pembeda Papua dengan daerah lainnya, khususnya dengan (pemekaran) menggunakan pendekatan wilayah adat. Maka kita perlu mengambil peluang kebijakan Otsus dan DOB guna percepatan pembangunan wilayah adat Papua," kata dia.
Bupati Mamberamo Raya John Tabo, mengumpamakan keistimewaan Papua itu sebagai hak kesulungan, yang diperoleh melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dia memandang bahwa pemekaran Papua yang dirancang dengan pendekatan wilayah adat, mencerminkan kekhasan kearifan lokal Papua, yang dibangun melalui 3 tungku yaitu pemerintah, agama dan adat.
"Terima kasih Pemerintah Indonesia yang telah memberikan hak sulung itu kepada masing-masing daerah (di Papua) dan tidak ada yang kurang," kata John Tabo.
Dalam Otsus lewat pemekaran, penghargaan terhadap kesulungan Papua antara lain diakomodasi melalui keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur untuk merepresentasikan afirmasi terhadap OAP.
Selain itu, pemekaran diharapkan akan menjadikan OAP tuan di tanahnya sendiri dengan aturan keistimewaan hanya OAP yang dapat dipilih sebagai bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
Untuk memperkuat representasi Papua dalam penentuan kebijakan di tingkat nasional, sejumlah kursi DPR dan DPD diusulkan untuk dialokasikan khusus untuk OAP dari masing-masing DOB, yang jumlahnya ditetapkan secara proporsional.
Demikian halnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, akan disediakan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri untuk OAP).
"Adanya Otsus dan DOB benar-benar merupakan anugerah dan keuntungan bagi OAP, seperti menambah anggota OAP yang akan menjadi Perwakilan di DPR dan DPD, menambah jumlah ASN dari OAP, dan meningkatnya konektivitas jalan yang akan membuka keterisolasian," kata salah seorang perwakilan MRP pada rapat tersebut. ###
