Kompak Dukung Pemekaran, 29 Kabupaten/Kota di Papua Sepakati 7 Hal Ini

Fri 10-Jun-2022 13:04:43 | OTONOMI DAERAH | Admin
Kompak Dukung Pemekaran, 29 Kabupaten/Kota di Papua Sepakati 7 Hal Ini Kepala daerah dan tokoh masyarakat 29 kabupaten/kota di Papua pada saat rapat khusus menyepakati dukungan pada pemekaran Papua di Jayapura, 10 Juni 2022. Foto: MDN News

JAYAPURA -- Sebanyak 29 Kabupaten/Kota di Papua bersama-sama menyatakan mendukung pemekaran wilayah Papua yang pembahasannya tengah berproses di DPR.

Kesepakatan bulat tersebut dinyatakan hari ini, 10 Juni 2022, pada acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan Wilayah Adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura.

Selain para bupati dan walikota, sekitar 160 tokoh masyarakat hadir pada acara tersebut. Termasuk sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Anggota DPRP,  Kepala Organ Pemerintah Daerah terkait, Perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

Selengkapnya isi kesepakatan mendukung pemekaran Papua hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mendukung dan Berkomitmen melaksanakan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua sesuai wilayah Adat;

2.  Undang-undang sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

3. Mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)/ pemekaran Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Papua;

4. Pemekaran-pemekaran di Provinsi Papua dan Kab/Kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri harus diisi Orang Asli Papua (OAP).

5. Jumlah alokasi kursi anggota DPR RI, DPD RI dari Provinsi Papua dan Provinsi pemekaran dari Provinsi Papua minimal 5 (lima) secara proporsional;

6. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus Orang Asli Papua (OAP); dan

7. Para Kepala Daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat.


Adapun 29 Kabupaten/Kota yang  turut dalam kesepakatan ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.

Sebanyak tujuh Kepala Daerah dari 5 wilayah adat hadir secara luring yaitu Bupati Membramo Raya, Pj. Bupati Sarmi, Pj. Walikota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, Bupati Pegunungan Bintang, dan Bupati Biak Numfor.

Sedangkan yang tidak dapat hadir secara luring karena alasan transportasi  mengikutinya secara daring.

Tuan rumah penyelenggara rapat, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw  mengatakan  pertemuan  berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis. Para peserta antusias dengan memberi berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua.###

Leave Your Comments

Trending News

news-blog

Baliho Capres/Cawapres Ditertibkan di Bali, Pj Gub Mahendra: Untuk Estetika Menyambut Presiden

news-blog

Mendagri Tito dan KSAL Yudo Margono Duduk Berdampingan di Acara Welcoming Dinner Sail Tidore 2022

news-blog

SAH!! Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Sepakat Dukung Pemekaran

news-blog

Dengan Pagu Rp68 Triliun, Kemendagri Fasilitasi 15.074 Sub Kegiatan Daerah untuk Dukung Target Nasional