Home / BPP / Badan Litbang Kemendagri Lakukan Kajian dan Gelar FGD Bahas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

bpp

Badan Litbang Kemendagri Lakukan Kajian dan Gelar FGD Bahas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

 Badan Litbang Kemendagri Lakukan Kajian dan Gelar FGD Bahas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Para narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)”, Kamis, (11/11/2021). (Foto: BPP)



Jakarta - Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah Politik dan Pum Kemendagri, Akbar Ali. Menurutnya, agar dalam menjalankan fungsi pembinaan serta koordinasi di daerah dapat menjadi lebih baik, saat ini kajian tersebut masih terus berlangsung dengan meminta masukan berbagai pihak, serta mengumpulkan data-data pendukung. 

“Tentunya kami berharap dukungan dari pihak-pihak terkait, agar kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi penyempurnaan terkait GWPP,” katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)”, Kamis, (11/11/2021).

Sementara itu, Ketua Tim Kajian, Dr. Sitti Aminah mengatakan kajian tersebut dilakukan dengan tujuan menjelaskan implikasi teoritis mengenai GWPP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, juga untuk menganalisis tingkat pemahaman penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap GWPP, serta merumuskan langkah-langkah penguatan peran GWPP ke depan. Ia menambahkan, kajian tersebut dilaksanakan menggunakan metode kualitatif serta melalui pendekatan administrasi publik dan yuridis formal. 

“Kajian ini juga dijalankan dengan mencari tahu pemahaman penyelenggara pemerintah daerah melalui reviu literatur serta FGD dan survei,” terangnya.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri Dr. Agus Fatoni, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Prabawa Eka Susanta, Gubernur Bali Dr. Wayan Koster, dan Pakar Bidang Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prof. Dr. Sadu Wasistiono. Selain itu, narasumber lainnya yakni Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, serta Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah Politik dan Pum Badan Litbang Kemendagri, Dr. Akbar Ali.










Chinese (Simplified) English German Indonesian