Home / Keuangan Daerah / Mendagri Tito: Kepala Daerah Bisa Manfaatkan APBD Untuk Bansos PPKM Darurat

keuda

Mendagri Tito: Kepala Daerah Bisa Manfaatkan APBD Untuk Bansos PPKM Darurat

Mendagri Tito: Kepala Daerah Bisa Manfaatkan APBD Untuk Bansos PPKM Darurat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian


Jakarta - Pemerintah telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Kini, PPKM darurat juga akan diberlakukan di 15 wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal ini menyusul kasus Covid-19 secara nasional yang masih mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah dapat memanfaatkan APBD untuk alokasi larangan Covid-19.

Jadi komponen APBD itu ada transfer pusat, dalam dana transfer pusat itu ada Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 8 persen yang digunakan untuk penanganan Covid-19, di antaranya adalah termasuk mendukung pelaksanaan PPKM ini, masker, pembagian masker, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

"Juga dukungan terhadap kelurahan karena ini kota-kota ini ada mereka tidak punya anggaran sangat didukung pada wali kota masing-masing, ini dapat digunakan dari 8 persen APBD Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil," lanjutnya.

Selain bansos tunai Covid-19 yang berasal dari Kemensos, ada pula daerah tingkat 1 dan tingkat 2 di Dinas Sosial yang masing-masing memiliki mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Desa pun memiliki dana desa yang dapat didukung pula anggarannya.

"Ini dapat digunakan dan diharapkan dapat disalurkan kepada yang digunakan dalam bentuk fisik sembako, biar terlihat di masyarakat," jelas Tito.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, perkembangan kasus COVID-19 nasional per 8 Juli 2021 masih mengalami kenaikan.

"Pertama kami melihat eskalasi COVID-19 masih tinggi baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali," kata Airlangga.

Ia menjelaskan dari data dan analisis, Kabupaten dan Kota di luar Jawa Bali sudah ada yang masuk dalam kriteria untuk diterapkan PPKM darurat. Kriterianya adalah asesmen sudah masuk level 4, Bed Occupancy Ratio (BOR) 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen. 

Berikut daftar 15 Kabupaten Kota yang masuk daftar dalam PPKM Darurat di luar Jawa-Bali:  Kota Tanjung Pinang
1. Kota Tanjung Pinang
2. Kota Singkawang
3. Kota Padang Panjang
4. Kota Balikpapan
5. Kota Bandar Lampung
6. Kota Pontianak
7. Manokwari
8. Kota Sorong
9. Kota Batam
10. Kota Bontang
11. Kota Bukittinggi
12. Berau
13. Kota Padang
14. Kota Mataram
15. Kota Medan.

"Pengaturan pembatasan kegiatan (daerah) tersebut kini mengikuti PPKM Darurat yang ada di Jawa Bali. Yang mana nanti akan diatur instruksi mendagri," kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.










Chinese (Simplified) English German Indonesian
Contact Us