Home / Inovasi Daerah / 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar Tidak Berpenduduk akan Dikembangkan Oleh BNPP-KEMENDAGRI Sepanjang 2020-2024

Berita

49 Pulau-Pulau Kecil Terluar Tidak Berpenduduk akan Dikembangkan Oleh BNPP-KEMENDAGRI Sepanjang 2020-2024

49 Pulau-Pulau Kecil Terluar Tidak Berpenduduk akan Dikembangkan Oleh BNPP-KEMENDAGRI Sepanjang 2020-2024

Penampakan Pulau Kecil Terluar Dalam Pengelolaan BNPP-Kemendagri di Anambas, Propinsi Kepulauan Riau


JAKARTA, 19-11-2020. Pemerintah akan mengembangkan 49 dari 111 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tidak berpenghuni sepanjang 2020-2024. Untuk itu diperlukan sinergi lintas Kementerian/Lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur PPKT, yang selama ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, ketika berbicara pada Talk Series BPIW Virtual Expo 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rabu (18/11/2020). Tema talk series tersebut adalah Dukungan Infrastruktur PUPR di Kawasan Perdesaan, Perbatasan, dan Pulau-pulau Kecil 3T.

Menurut Suhajar Diantoro, sinergi K/L diperlukan terutama dalam harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan menjaga lingkungan. Selain itu PPKT perlu dikelola untuk menjaga keutuhan dan keamanan RI, memanfaatkan sumber daya alam, dan memberdayakan masyarakat.

Dalam diskusi virtual tersebut, selain Sekretaris BNPP, tampil sebagai pemateri Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D (Kepala BPIW), Moh. Yusuf, S.Hud, M.Si (Dir. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Laut, KKP), Prof. Bakti Setiawan (Guru Besar Perencanaan Kota, UGM), dan Kol. Laut Busro (Ditjen Strahan, Kemenhan).

Dalam laporannya kepada Menteri Dalam Negeri tentang talk series virtual tersebut, Suhajar Diantoro menyampaikan berbagai hal yang mengemuka tentang isu PPKT. Di antaranya adalah telah rampungnya sertifikasi tanah atas nama Pemerintah RI di 36 PPKT. Selanjutnya, diperlukan konsep pengembangan pariwisata bahari di PPKT yang telah disertifikatkan.




Dalam diskusi, berkembang juga pembahasan agar pendekatan terhadap PPKT tidak sekadar berdimensi pengurangan kemiskinan (poverty reduction) melainkan juga untuk meningkatkan ketangguhan dan pengembangan ekonomi lokal. Sehubungan dengan itu, tantangan yang menonjol saat ini adalah angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta ketimpangan pendapatan, dengan konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
Pada kesempatan tersebut, Suhajar Diantoro juga menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2024, pemerintah menargetkan akan membangun 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 18 Pusat Strategis Kegiatan Nasional (PSKN). Sebanyak enam dari 18 PSKN ini termasuk dalam dalam Major Project Presiden Jokowi. Tiga diantaranya telah masuk tahap penyelesaian akhir penandatanganan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara. Ketiga PSKN yang menunggu Inpres tersebut adalah di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Lebih jauh, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa dalam empat tahun ke depan pemerintah juga akan menangani lokasi prioritas kecamatan (lokpri) di 222 titik. Penanganan itu dibagi menjadi tiga koridor, yaitu koridor pemerataan, koridor pertumbuhan dan koridor afirmasi. Sebanyak 56 lokpri ditangani pada tahun 2021, 56 lokpri di tahun 2022, 55 lokpri di tahun 2023, dan 55 lokpri di tahun 2024. (VC)

Chinese (Simplified) English German Indonesian
Contact Us